ing madyo mangun karso — di tengah membangun karyatut wuri handayani — di belakang memberi dorongan
Itulah tiga kalimat dari ajaran seorang ningrat Raden Mas Soewardi Soerjaningrat yang kemudian mengganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Pelopor Perguruan Taman Siswa ini kemudian diangkat menjadi Bapak Pendidikan Nasional dan hari lahirnya 2 Mei (1889) diabadikan menjadi Hari Pendidikan Nasional oleh pemerintah pada tahun 1959.
Resah memang ketika kemarin melihat peringatan hari pendidikan. 2 Mei, yang semestinya diabadikan dengan mengihlami perjuangan para pendahulu kita terhadapan pendidikan, namun kenyataan realitas, penuh dengan berita aksi protes masa. Yaitu masa yang protes terhadap kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Pendidikan yang sudah semakin tidak terarah. Biaya yang mahal, serta komersialisasi dan kepentingan bisnis di dalamnya.
Pendidikan Era Perjuangan.
Dalam sejarah masa lalu, pendidikan merupakan hal yang sangat krusial dalam membangun generasi. Lihat saja, setelah Pemerintah Belanda melahirkan kebijakan Politic etis (politik balas budi), banyak pribumi-pribumi yang diberikan kesempatan mengeyam pendidikan. Kebijakan tersebut memang sengaja dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dalam mendukung kemajuan industri di negeri ini. Mereka butuh tenaga-tenaga terampil, orang-orang terdidik untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah yang dapat mengoperasikan mesin-mesin industri. Sebuah kesempatan inilah dimanfaatkan generas-generasi muda terdahulu dalam mencerdaskan dan menyadarkan masyarakat terhadap penjajahan Belanda. Pendidikan yang dimanfaatkan untuk membangun kesadaran generasi.
Maka lahirlah berbagai macam pergerakan pemuda. Baik dalam bentuk organisasi kaum buruh, kaum tani, pedagang, hingga Budi Utomo. Disinilah masyarakat Indonesia mulai mengenal yang namanya Nasionalisme, Demokrasi, Sosialisme dan Kemerdekaan. Kesempatan pendidikan tersebut menjadi penggalangan kekuatan dalam melawan penjajahan. Berbagai macam bentuk ide-ide revolusi dilakukan. Mereka yang belajar sadar bahwa mereka yang berpendidikan tinggi harus menghadapi realitas sosial. Mereka terus bergerak bagaimana memecahkan masalah politik dan sosial tersebut. Hanya satu yang ada dipikiran mereka. Merdeka.
Ketika kemerdekaan akhirnya diraih, kebijakan pemerintah saat itu mengarahkan pendidikan untuk memenuhi kemandirian ekonomi. Karena sesuai dengan konteks saat itu dimana pendidikan dapat menjadi ujung tombak mempertahankan tanah air yang baru seumur jagung.
Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang dibuka dan di nasionalisasi oleh pemerintah. Mulai dari tingkat sekolah dasar sampai pendidikan tinggi, yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kualitas pengetahuan rakyat. Di masa inilah terjadi kemajuan sember daya manusia di Indonesia yang cukup meningkat drastis dari beberapa dasawarsa sebelumnya. Terbukti dapat kita lihat dari banyaknya tenaga terdidik Indonesia yang digunakan sebagai tenaga pendidik di negara lain. Selain itu, juga semakin banyaknya para siswa dari negara lain yang datang bersekolah di Indonesia. Walaupun carut marut politik serta keamanan negara terus menghantui, para intelektual berhasil membangun pendidikan yang mampu meningkatkan harga diri bangsa. Lihat saja, Indonesia berhasil menjadi negara yang cukup berkembag di Asia pada jamannya, kekuatan militer yang tertanggung di Asia, Atlit-atlit olahraga yang selalu berprestasi di dunia internasional.
Arahan Pendidikan yang mulai tidak jelas
Keruntuhan Orde Lama menjadikan perubahan drastis pada tata politik negeri ini. Kekuasaan berpindah tangan terhadap penguasaan militer. Soeharto dan militer membentuk jaman baru yang dinamakan Orde Baru.
Inilah era dimana kapitalisme mulai masuk kedalam tanah-tanah Indonesia. Politik pintu terbuka mulai diterapkan. Banyak modal asing yang masuk secara merajalela. Kekuasaan atas nama pembangunan mengubah kebijakan dalam tata ekonomi politik dimana kebijakan-kebijakannya berupaya memanfaatkan modal asing untuk menanamkan investasi secara besar-besaran dalam membangun industri besar.
Kebijakan inilah yang akhirnya memiliki kendala. Kasusnya sama seperti awal pergerakan Indonesia pasca diterapkannya politic etis. Lagi-lagi perkembangan mesin-mesin industri yang semakin merajarela tidak terlengkapi oleh tenaga-tenaga terampil. Dari masalah inilah akhirnya penguasa jaman itu merubah kebijakan arah pendidikan yang dicocokkaan dan diselaraskan dengan kepentingan sistem kapitalisme. Pendidikan diubah sedemikian rupa dengan tidak lagi diarahkan untuk memanusiakan manusia, tapi hanya untuk menghasilkan tenaga/buruh murah yang terdidik dan terampil, yang nantinya dipekerjakan di industri-industri baru.
Peserta didik tidak lagi diperbolehkan mempelajari pengetahuan yang tidak dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Ilmu pengetahuan yang pada hakekatnya penting untuk dipelajari, malah dibuang dan tidak diajarkan karena dianggap tidak selaras dengan kebutuhan pasar buruh. Contohnya, dalam pendidikan ekonomi kita tidak pernah diajarkan secara mendalam mengapa terjadi kemiskinan. Dan jarang kita di ajarkan, mengapa teori itu muncul. Tetapi kebanyakan kita lebih banyak menerima bagaimana menyelesaikan rumus yang sudah ada yang akan keluar di ujian kelak.
Tidak hanya itu, Pada tahun 1978, Menteri Pendidikan Nasional, Daoed Joesoef, mengeluarkan peraturan yaitu Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Peraturan ini adalah bentuk rencana Soeharto dalam meredam radikalisasi di dalam mahasiswa. Memasung, memandulkan, dan mengasingkan mahasiswa dari persoalan sosial-politik, membuat mahasiswa menjadi alergi terhadap hal-hal yang berbau politik (bahkan terjadi sampai sekarang dan melahirkan generasi yang apolitis).
Kemudian ditambah pula dengan konsep pendidikan yang tidak mengkaji tentang persoalan-persoalan masyarakat (tapi untuk kebutuhan pasar) dan cara menyelesaikannya, maka lengkaplah sudah pendidikan masa ini tidak lebih dari pendidikan yang membodohi peserta didik. Singkatnya, pendidikan memang telah dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan pengusaha, bukan ditujukan untuk memberikan sumbangsih memajukan kepentingan masyarakat.
Pasca orde baru atau masa reformasi ini, pendidikan semaki tidak jelas lagi. Tidak jelas dalam arah dan tujuan pembangunan negeri ini. Masa ini adalah masa dimana kekuatan neo-liberal merajalela. Tidak hanya kurikulum pendidikan yang tidak jelas, komersialisasi pendidikan semakin menjadi. Terlihat keluarnya kebijakan pemerintah mengenai Perguruan Tinggi Negeri yang masuk daftar Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Bukanya semakin menyelesaikan masalah, malah orang miskin jadi sulit untuk mendapatkan hak kuliah di perguruan tinggi tersebut. Di tambah pula dikeluarkannya undang-undang BHP yang sebagian besar dikatakan oleh para pengamat malah membuat semakin komersialnya badan pendidikan. Kalau sudah komersial maka sama saja pendidikan itu seperti jual beli. Lembaga Pendidikan dijadikan ajang untuk kepentingan bisnis yang dimana sang pemilik (atau investor) lembaga pendidikan tersebut akan menginginkan keuntungan dari pemasukan peserta didiknya. Kalau sudah begini maka sangat mempengaruhi kualitas baik input (karena yang masuk siapa yang berani bayar lebih mahal) serta output yang sangat tidak berkualitas akibat dari karena sudah bayar mahal jadi harus cepat lulus tanpa memperhatikan kualitas belajarnya.
Padahal, Ki Hadjar mengingatkan, sekolah itu bukan toko, tetapi perguruan (tempat guru tinggal atau dapat diartikan tempat studi). Sebagai tempat studi, siapa saja bisa datang untuk menimba ilmu. Kalau toko, hanya mereka yang punya uang yang dapat mengakses, yang tidak punya uang hanya menonton.
Inilah Hasilnya, Generasi Mekanik dan Generasi Nongkrong
Akibat dari sistem itulah maka lahirlah generasi peserta didik yang hanya berpikir pragmatis. Harus kita akui (penulis juga mengakui), kita kuliah hanya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Perguruan tinggi negeri dapat berpreatsi ketika lulusannya banyak yang diterima di lapangan pekerjaan. Bukan berprestasi dalam memecahkan masalah sosial kemasyarakatan. Kita di didik untuk menjadi budak kapitalisme. Kampus-kampus mengajarkan bagaimana supaya kita dapat diterima dilapagangan pekerjaan. Anak-anak cerdas bangsa ini harus tekuk lutut dihadapan atasannya. Hanya karena adanya jaminan hidup yang layak serta kekayaan, orang-orang pintar dengan IP coumlaud rela menjadi mekanik-mekaniknya para bos besar yang notabene adalah orang-orang droup out (katanya). Padahal, kita butuh seperti generasi Habibie. Kita butuh orang-orang briliaan menjadi penggerak ilmu pengetahuan negara ini. Sehingga maklumlah negeri ini kekurangan ilmuan-ilmuan yang peka dibidangnya.
Ditambah pula peserta didik saat ini kurang menjadi begitu peduli terhadap realitas sosial. Matinya gerakan mahasiswa menjadi bukti mahasiswa semakin apatis dan individualis. Sekali lagi, pendidikan tidak membuat peserta didiknya peka. Jiwa intelektual di kalangan mahasiswa lemah. Hanya generasi anak nongkrong yang mendapatkan eksistensinya di mata publik media. Yang hanya sibuk mengurusi dunia hiburan. “Dan bermain Facebook!”
Bagi kalian-kalian yang hidup di generasi ini, mari kita nikmati bersama-sama kehancuran negeri ini 20 – 30 tahun kedepan.
Tepat tengah hari di pusat kota Surabaya yang hawanya cukup panas, saya mencoba mengunjungi sebuah monument bersejarah. Dimana di monument tersebut berdiri sebuah kapal selam. Bukan patung, bukan benda buatan, namun benda asli yang sudah tidak di pakai lagi. Kapal Selam KRI Pasopati namanya. Memiliki nomor lambung 410. KRI Pasopati inilah yang dulunya pernah memperkuat armada kapal selam TNI AL saat kejayaannya.
